Minyak Mahal dan Rupiah Loyo, APBN 2026 Ikut Pusing Tujuh Keliling
NEXT Indonesia Center memproyeksikan defisit APBN 2026 bisa tembus 3,58 persen PDB akibat minyak mahal, rupiah melemah, dan beban subsidi energi. Foto/Ilustrasi Gemini AI
NYELATU.COM - Ada banyak hal yang bisa bikin kepala mendadak pening menjelang akhir tahun. Mulai dari saldo rekening yang makin tipis, harga kebutuhan pokok yang rajin naik, sampai tagihan yang datang tanpa mengenal belas kasihan.
Namun, ternyata bukan cuma dompet masyarakat yang sedang diuji. Keuangan negara alias APBN 2026 juga sedang menghadapi situasi yang tak kalah bikin dahi berkerut.
Bayangkan saja, anggaran negara yang sudah disusun dengan berbagai perhitungan itu kini berpotensi mengalami defisit hingga Rp921,7 triliun. Angka tersebut setara dengan 3,58 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Artinya, kalau skenario terburuk benar-benar terjadi, defisit APBN bakal melewati batas 3 persen PDB sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.
Proyeksi tersebut datang dari NEXT Indonesia Center melalui simulasi terhadap kondisi fiskal 2026.
Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, menjelaskan bahwa bahkan dalam skenario optimistis, defisit APBN diperkirakan tetap mencapai Rp762 triliun atau 2,95 persen PDB.
Angka itu memang belum melewati ambang batas 3 persen. Namun, jaraknya tinggal 0,05 poin persentase. Ibarat mahasiswa yang mengejar nilai kelulusan, posisinya sudah terlalu dekat dengan garis batas untuk bisa santai-santai.
"Meski masih di bawah ambang 3,00 persen PDB, selisihnya sangat tipis dan lebih tinggi dibandingkan target pemerintah sebesar 2,85 persen PDB," ungkap Ade di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Sebagai gambaran, hingga akhir September 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB. Pemerintah tentu masih punya waktu untuk mengendalikan situasi. Namun, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan bahwa pekerjaan rumahnya tidak sedikit.
Minyak Mahal, Rupiah Melemah: Kombinasi yang Bikin APBN Keringat Dingin
Salah satu biang kerok tekanan fiskal datang dari dua hal yang mungkin terdengar sederhana, tetapi efeknya bisa merembet ke mana-mana: harga minyak dan nilai tukar rupiah.
Dalam asumsi APBN 2026, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dipatok sebesar US$70 per barel. Namun, realisasinya hingga September justru mencapai rata-rata US$91,90 per barel. Ada kenaikan sekitar 31,29 persen dari asumsi awal.
Di saat bersamaan, rupiah juga belum menunjukkan performa yang menggembirakan. Nilai tukar rata-ratanya berada di level Rp17.449 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan asumsi APBN sebesar Rp16.500.
Belum selesai sampai di situ, inflasi tahunan juga mencapai 3,28 persen, melampaui asumsi 2,50 persen. Sementara itu, produksi minyak dan gas bumi atau lifting migas masih belum memenuhi target.
Kalau diibaratkan mengelola keuangan pribadi, situasinya seperti penghasilan belum bertambah, harga kebutuhan naik, sementara tagihan justru datang berombongan.
Masalahnya, bagi negara, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah bukan sekadar urusan angka di atas kertas. Keduanya bisa meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung pemerintah.
"Lonjakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan pelemahan rupiah inilah yang memicu kenaikan belanja negara jauh lebih cepat dibandingkan tambahan penerimaannya, terutama karena membengkaknya beban subsidi serta kompensasi energi," jelas Ade.
Dengan kata lain, pengeluaran negara berpotensi berlari lebih kencang dibandingkan pemasukan. Kalau kondisi ini terus berlangsung, ruang gerak pemerintah dalam mengatur anggaran bisa semakin sempit.
Defisit Membengkak, Masyarakat Jangan Sampai Ikut Menanggung Sambatan
Persoalan defisit tentu bukan hanya urusan pemerintah atau para ekonom yang hobi membicarakan grafik dan persentase. Dampaknya bisa terasa hingga kehidupan masyarakat sehari-hari.
Ketika defisit semakin melebar, pemerintah membutuhkan pembiayaan tambahan. Salah satu konsekuensinya adalah potensi penambahan utang baru yang tentu membawa beban bunga.
Belum lagi jika kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah mengendalikan defisit ikut terganggu. Investor bisa meminta imbal hasil lebih tinggi ketika membeli surat utang negara.
Akibatnya, biaya penerbitan utang baru maupun pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo menjadi lebih mahal.
Pilihan lainnya juga bukan tanpa risiko. Pemerintah bisa saja melakukan pemangkasan anggaran secara mendadak untuk menahan pelebaran defisit.
Namun, pemangkasan yang tidak tepat sasaran berpotensi membuat sejumlah proyek tertunda, layanan publik terganggu, bahkan memunculkan penolakan masyarakat jika anggaran bantuan sosial atau transfer ke daerah ikut terdampak.
Jadi, persoalannya bukan sekadar bagaimana membuat angka defisit terlihat lebih cantik di laporan keuangan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dulu merasakan konsekuensinya.
Hemat Boleh, Tapi Jangan Asal Pangkas Anggaran
Ade Holis menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipasi sebelum tekanan fiskal semakin sulit dikendalikan.
Salah satunya dengan memperbarui proyeksi defisit sekaligus menghitung kembali kebutuhan subsidi energi. Pemerintah juga disarankan mulai menghemat belanja pada kegiatan berprioritas rendah yang belum terikat kontrak.
Namun, penghematan tersebut perlu dilakukan secara selektif. Jangan sampai semangat efisiensi justru membuat layanan dasar dan perlindungan sosial menjadi korban.
Selain itu, pemerintah perlu mempercepat penagihan tunggakan pajak agar penerimaan negara bisa lebih optimal. Komunikasi yang transparan dengan DPR, pemerintah daerah, dan pelaku pasar juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor.
"Penghematan perlu dilakukan pada kegiatan berprioritas rendah yang belum terikat kontrak tanpa mengorbankan layanan dasar dan perlindungan sosial," kata Ade.
Pada akhirnya, mengelola APBN memang tidak sesederhana mengatur uang bulanan. Kalau uang pribadi habis, mungkin kita masih bisa bertahan dengan mengurangi jajan kopi atau menunda checkout keranjang belanja.
Namun, ketika anggaran negara tertekan, konsekuensinya jauh lebih luas. Ada pembangunan, pelayanan publik, subsidi, hingga perlindungan sosial yang ikut dipertaruhkan.
Karena itu, sebelum defisit benar-benar melewati batas, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah dibelanjakan dengan perhitungan matang.
Sebab, rakyat sudah cukup sering menghadapi kenaikan harga di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai urusan APBN ikut menambah daftar panjang alasan masyarakat untuk mengelus dada.
Editor : Siti Marahmi